Wednesday, August 26, 2026
Protes Industri Pariwisata Korea Selatan terhadap Reformasi Undang-Undang Kasino
Pariwisata

Protes Industri Pariwisata Korea Selatan terhadap Reformasi Undang-Undang Kasino

· 3 min read

Pendahuluan

Baru-baru ini, asosiasi pariwisata utama di Korea Selatan menyatakan keberatan terhadap perubahan kebijakan regulasi kasino yang ditujukan untuk pemain asing. Mereka memperingatkan bahwa usulan ini dapat mengganggu aliran investasi, mengancam posisi tenaga kerja, dan merusak daya saing negara di pasar regional.

Imbas terhadap Investasi dan Tenaga Kerja

Pengumuman rencana ini terjadi pada awal Juli dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Mereka mengusulkan penyesuaian pada Undang-Undang Promosi Pariwisata yang mengatur operasional kasino. Perubahan yang diusulkan meliputi pembaruan lisensi setiap lima tahun untuk kasino yang hanya menerima warga asing, persetujuan sebelumnya untuk perubahan kepemilikan saham, serta peningkatan persentase kontribusi kepada Dana Promosi dan Pengembangan Pariwisata dari 10% menjadi 15% dari total pendapatan perjudian tahunan.

Respon dari Komunitas Pariwisata

Sepuluh organisasi pariwisata, termasuk Asosiasi Kasino Korea, Asosiasi Pariwisata Korea, Asosiasi Hotel Korea, dan Asosiasi Agen Wisata Korea, menganggap usulan tersebut sebagai peraturan yang terlalu membebani. Menurut mereka, regulasi baru ini akan mengurangi ketertarikan investor pada resor terpadu dan fasilitas pariwisata lainnya, yang secara langsung membahayakan lapangan kerja di sektor tersebut. Kelompok-kelompok ini juga menyampaikan bahwa meski menghadapi kerugian operasional dalam beberapa tahun terakhir, operator kasino telah secara aktif berkontribusi pada dana pariwisata, karena pungutan didasarkan pada pendapatan, bukan keuntungan.

Mereka memperingatkan bahwa peningkatan ambang batas kontribusi dapat mempercepat kebangkrutan dan mengurangi kemampuan Korea Selatan untuk bersaing dengan negara-negara seperti Makau, Singapura, Filipina, dan Jepang dalam mendapatkan investasi pariwisata.

Ketidakpastian Pembaruan Lisensi

Industri pariwisata juga menolak rencana pembaruan lisensi setiap lima tahun, dengan alasan bahwa ini menimbulkan ketidakpastian dalam industri yang membutuhkan investasi besar. Mereka berargumen bahwa kemungkinan lisensi ditinjau setiap lima tahun dapat menahan investasi skala besar baru. Mereka menekankan bahwa peraturan saat ini sudah cukup berat bagi operator, terutama karena pasar kasino Korea Selatan lebih banyak melayani pemain internasional, selain Kangwon Land Inc. Menurut mereka, beban tambahan ini sulit untuk dibenarkan.

Tanggapan dari Kementerian

Pada hari yang sama, kementerian menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa peningkatan kontribusi untuk dana pariwisata sesuai dengan praktik global, merujuk pada negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Makau, dan Jepang, di mana pajak kasino didasarkan pada pendapatan perjudian. Mereka yakin langkah ini akan memperkuat kontribusi industri kasino terhadap ekonomi nasional dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata Korea Selatan.

Kesimpulan

Debat mengenai reformasi kebijakan regulasi kasino ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam menyeimbangkan promosi investasi dan perlindungan ekonomi domestik. Dengan meningkatnya persaingan di kawasan, Korea Selatan perlu meninjau kembali kebijakan tersebut untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus menjaga daya saing di pasar global.