Langkah Awal Memerangi Taruhan Ilegal di Brasil
Pemerintah Brasil kini melakukan tindakan tegas dalam mengatasi pasar taruhan olahraga dan permainan online ilegal yang kian meresahkan. Bank Sentral Brasil atau lebih dikenal dengan BACEN, menggencarkan langkah untuk memantau transaksi keuangan yang berkaitan dengan platform taruhan yang tidak memiliki izin resmi. Perubahan kebijakan ini diperkenalkan melalui Resolusi Bank Sentral Nomor 569 yang bertujuan untuk meningkatkan analisis risiko penipuan serta mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
Meningkatnya Kehadiran Pasar Gelap
Bukan tanpa alasan, Badan Pengawas Anggaran Federal Brasil sebelumnya mencatat bahwa taruhan ilegal kini mengambil porsi antara 41% hingga 51% dari keseluruhan industri ini. Artinya, terdapat transaksi ilegal dengan nilai sekitar BRL26 miliar hingga BRL40 miliar setiap tahunnya. Fakta ini memaksa Bank Sentral untuk memperluas jangkauan pemantauan mereka.
Kebijakan Baru dan Implikasinya
Perubahan penting dalam dokumen kebijakan baru ini menyebutkan bahwa data yang harus dibagikan termasuk bukti adanya individu atau entitas hukum yang beroperasi tanpa izin sebagai operator taruhan. Ini selaras dengan peraturan yang dinyatakan dalam Statuta Nomor 14.790.
Institusi keuangan harus menerapkan sistem pemantauan dan berbagi data paling lambat pada 30 November 2026. Mulai 1 Desember, mereka wajib melaporkan setiap transaksi yang diduga terhubung dengan taruhan ilegal. Sistem ini akan memanfaatkan Fraud Marker, serupa dengan sistem deteksi penipuan Pix, untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.
Tantangan dan Upaya Penanganan
Laporan TCU yang disetujui oleh Menteri Jorge Oliveira menyoroti bahwa pengawasan terhadap perusahaan taruhan masih belum optimal, terutama dalam menghadapi operator ilegal. Risiko pencucian uang, pengaturan skor, dan penghindaran pajak menjadi ancaman nyata, mendorong serangkaian rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan taruhan ilegal. Salah satu rekomendasinya adalah mendorong Bank Sentral untuk menetapkan prosedur penghentian transaksi yang berhubungan dengan aktivitas ini.
